Sunday, December 9, 2018

Indonesia -Singapore



Ketika PT. ADARO yang dimiliki oleh Hashim sedang terlilit kredit macet. Sandiaga menawarkan diri sebagai konsultant untuk melakukan recovery. Hashim setuju. Namun apa yang terjadi kemudian? Dengan data tentang keadaan Hashim, Sandi bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk ambil bagian dari proses akuisisi ADARO melalui skema arbitrase. Karenanya Deutsche Bank sebegai kreditur ADARO memaksa Hashim melepas saham kepada Sandi. Ini proses hostile take over yang cerdas. Karena Sandi engga keluar uang sama sekali. Semua dana dari Bank Mandiri yang ketika itu dipimpin Agus Martoyo. Kenapa Bank Mandiri percaya memberikan pinjaman kepada Sandi? karena pinjaman itu di jamin oleh investor institusi. Hashim meradang marah. Merasa dikianati oleh Sandi. Tetapi mau gimana lagi. Ini bisnis.

Ada yang tanya kepada saya bagaimana Saratoga begitu cepatnya berkembang. Darimana mereka dapat uang ? sumber dananya dari pasar uang dan perbankan. Mengapa begitu mudahnya dia dapatkan dana ? Ya karena setiap portofolio investasinya terkait secara tidak langsung dengan Government of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC) yang merupakan sebuah perusahaan dana investasi pemerintah yang didirikan Pemerintah Singapura pada tahun 1981 untuk mengelola cadangan devisa Singapura. GIC berinvestasi dalam ekuitas, fixed income, instrumen pasar uang, real estate, dan investasi khusus.

Portofolio investasi GIC dikelola tiga anak perusahaannya: GIC Asset Management Pte Ltd (pasar publik), GIC Real Estate Pte Ltd, dan GIC Special Investments Pte Ltd (investasi ekuitas terbatas, private-equity investment). Ciri khas portfolio yang didukung oleh GIC adalah bisnis rente atau yang tidak terkait dengan penyerapan tenaga kerja secara luas namun padat modal dan tekhologi seperti tambang , kebun sawit, property, telekomunikasi, jaringan tower (BTS), infrastruktur , logistic system, IT.

Pada tahun 2008, The Economist melaporkan bahwa Morgan Stanley memperkirakan bahwa aset GIC sekitar US$330 miliar, sehingga GIC merupakan dana investasi pemerintah terbesar ketiga di dunia. Bukan hanya Sandi yang menjadi proxy dari GIC ada beberapa pengusaha Indonesia yang mendadak jadi konglomerat di era reformasi. Apakah salah ? tidak juga. Karena untuk menjadi proxy dari GIC tidak mudah. Saratoga dapat dipercaya GIC karena hubungan baik keluarga William dengan petinggi GIC. Tahun 2015 Sandi mundur sebagai Dirut Saratoga digantikan oleh Michael Soeryadjaya, putra sulung dari Edwin Soeryadjaya. Sampai kini Saratoga dipimpin oleh Michael. Sandi hanya sebagai pemegang saham bukan pengendali. Pengedali tetap ada pada Edwin.

Teman saya berkata, “ Majunya Sandi sebagai Cawapres bisa saja karena dia masih proxy dari GIC. Who know ? Maklum lah kepentingan singapore di Indonesia besar sekali. Negeri itu berjaya selama sekian dasawarsa berkat kemurahan hati rezim sebelum Jokowi…”

Dalam Instagram-nya, PM Lee Hsien Loong dengan bangga juga mengunggah pertemuannya dengan Prabowo. Bahkan, Loong juga tak segan mendoakan sahabatnya yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang tersebut. Dia mengatakan, bertemu dengan pendiri dan ketua Partai Gerindra dan akan menjadi pembicara di Gala Dinner "The World in 2019”. "Beliau juga seorang kandidat calon presiden di Pemilihan Umum Indonesia April (tahun) depan, dan beliau tengah sibuk berkampanye di seluruh Indonesia. Kita berdiskusi tentang bagaimana Singapura dan Indonesia dapat memperkuat hubungan yang erat dan membawa hubungan (bilateral) kita kedepan. Saya mendoakan yang terbaik untuk beliau dan berharap beliau menikmati kunjungannya di Singapura," tulis Loong dalam akun Instagram.

Mengapa PM Singapore sampai terbuka memberikan dukungan politik kepada Prabowo. Tak ubahnya dengan Dubes Arab yang hadir dalam reuni 212, secara tidak langsung memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai Cawapres. Karena baik Singapor maupun Arab keduanya adalah proxy Amerika Serikat. Hampir sebagian besar bisnis yang ada dikedua negara itu pasti berhubungan dengan TNC asal Amerika. Yang jelas di era Jokowi, Singapore kehilangan akses pertumbuhan ekonomi. Maklum 40% pasar property, jasa perbankan, pariwisata, perdagangan, berasal dari Indonesia. Ini terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi.

Tahukah anda setelah Petral dissolved ( dibubarkan), dan kemudian diganti dengan Intergrated Supply chain, perhari dana yang bisa diselematkan oleh Pertamina sebesar Rp. 250 miliar. Artinya dana sebesar Rp 250 miliar itu tadinya masuk kekantong para broker minyak , logistic, refinery, perbankan. Sebagian besar uang itu masuk ke Singapore sebagai settlement agent. Kenapa ? karena Singapore adalah negara yang punya service sebagai trader oil di ASIA. Perbankan Singapore mampu membiayai trade financing sampai mencapai USD 5 miliar perhari. Sehingga wajar bila hampir semua NOC berkantor di Singapore. Namun Jokowi tidak ada urusannya dengan kehebatan Singapore sebagai service provider di bidang itu. Singapore hebat, indonesia jauh lebih hebat. Setiap tahun potensi dampak finansial bagi Pertamina dalam bentuk nilai tambah setelah petral dibubarkan mencapai US$ 651 juta.

Tidak butuh lama, setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden dan Kabinet terbentuk, Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan berencana memanfaatkan potensi dana orang Indonesia yang parkir diluar negeri khususnya Di Singapore. Setelah itu MenKeu berserta team terbang ke Singapore bertemu dengan pejabat Singapore untuk mendapatkan informasi prihal dana tersebut melalui skema kesepakatan tentang Automatic Exchange of Information. Memang pada G-20 di Rusia tahun 2013 negara-negara anggota G-20 berkomitmen saling memberikan informasi yang relevan bagi negara-negara mitra untuk memberantas berbagai modus penghindaran pajak. Proses terus bergulir sampai terjadi revisi UU Pajak dan dikeluarkannya tax amnesty. Reuters menyebut, aset private banking dari nasabah Indonesia diperkirakan mencapai USD 200 miliar. Jumlah tersebut menempati 40 persen dari total aset private banking di Singapura.

Sebetulnya tidak ada tujuan Jokowi merugikan Singapore. Jokowi hanya focus membuat efisiensi ekonomi Indonesia. Dan kalau karena itu dampaknya merugikan ekonomi Singapore maka yang salah bukanlah Jokowi tetapi Singapore yang tidak mau berubah. “ Benar, Sngapore sejak tahun 2015 telah mengubah orientasi ekonominya tetapi tetap tidak lebih baik dibandingkan dulu ketika Indonesia menjadikan singapore sebagai outsourcing. Pemimpin singapore tadinya mereka pikir hebat tetapi nyatanya mereka tidak cukup cerdas berhadapan dengan seorang Jokowi.” kata teman saya di Singapore.


Jokowi, solution provider.



Jokowi adalah CEO terbaik dan presiden terbaik didunia yang pernah ada. Kata teman saya kemarin waktu makan malam. Mengapa ? kamu bayangkan aja. Ketika awal dia menjabat sebagai presiden, dia mewarisi kondisi makro ekonomi dalam keadaan merah. Penerimaan negara dikurangi dengan pengeluaran ( tidak termasuk bayar bunga dan cicilan utang ) hasinya adalah negatif sebesar 1,03% dari PDB. Artinya negara tekor. Bukan hanya tidak ada laba tetapi juga dalam kondisi lebih besar pasak daripada tiang. Untuk mengatasinya tentu harus meningkatkan penerimaan. Sementara ketika itu harga komoditas semua terjun bebas di pasaran. Bukan hanya dialami minyak, namun juga komoditas non-minyak. Semua mengalami penurunan. Kondisi itu lantas berlanjut hingga 2015, ujar dia.

Apakah dengan kondisi makro ekonomi yang merah itu Jokowi stuck dan sibuk menyalahkan presiden sebelumnya ? Tidak. Jokowi menghadapinya dengan tenang. Disituasi yang tertekan itulah dimanfaatkannya untuk melakukan konsolidasi APBN.  Melakukan penghematan APBN dan sekaligus melakukan restruktur APBN dari konsumsi ke produksi.  Mengapa ? karena disituasi ekonomi dalam keadaan mendekati bankrut, upaya recovery tidak begitu dipedulikan oleh DPR. Sehingga tekanan politik dari DPR atas setiap rencana Jokowi dapat dengan mudah diloloskan oleh DPR. Contoh penyelesaian RUU atas revisi UU pajak yang ada, mengubah tata niaga migas dan lain sebagainya.

Nah gimana hasilnya setelah empat tahun Jokowi berkuasa ? Penerimaan negara terus meningkat significant seiring meningkatnya PDB. Pada 2014 kontribusi perpajakan sebesar 75%, lalu 2015 naik 82,3%, 2016 naik 82,6% dan 2017 turun sedikit 80,6%? Tahun 2018 ini dapat dipastikan diatas 81,2 %. Sementara GDP  pada tahun 2014 sebesar USD 890 miliar , tahun 2018 sudah meningkat significant sebesar USD 1,015 miliar sehingga kita masuk kelompok negara diatas  satu trilion dollar GDP nya. Bagaimana dengan kesehatan APBN ? Pada 2014 defisit APBN sebesar 2,25% terhadap PDB. Pada 2015 naik 2,58, lalu turun pada 2016 menjadi 2,49%, 2017 kembali turun menjadi 2,12% dan tahun ini dipastikan turun mencapai sebesar 1,84%.

Tetapi di era Jokowi utang terus ditambah, kata teman saya. Benar utang bertambah. Tetapi kemampuan kita membayar semakin besar. Itu bisa dilihat dari data  defisit keseimbangan  primer APBN yang dari tahun ketahun terus menurun. Bila awal Jokowi berkuasa keseimbangan primer 0,88%, sekarang tinggal separuh nya saja atau 0,44%.  Tahun depan dipastikan akan surplus. Jadi tidak ada lagi defisit primer. Ini salah satu penyebab mengapa SBN kita laku keras diserap investor karena kinerja pemerintah secara financial itu sehat sekali. Kalau engga mana ada investor yang mau beli SBN. Itu bisa diliat contoh bagaimana Turki gagal menerbitkan global Bond untuk mengatasi lIra yang jatuh, dan akhirnya terpaksa lempar handuk putih agar dapat bantuan dari IMF dan tetangganya Qatar. 

Apakah perbaikan ekonomi itu dirasakan oleh rakyat ? Disamping semakin meluasnya pembangunan infrastruktur ekonomi yang  hampir tidak pernah ada presiden sebelumnya bisa mengerjakan sehebat Jokowi, juga  barang kebutuhan sehari hari tidak meningkat signifant. Padahal Indonesia selama 4 tahun mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa akibat faktor eksternal seperti kebijakan the fed atas suku bunga  dan kemudian perang dagang antara US dan China sehingga rupiah sempat jatuh cukup dalam. Mengapa ? karena inflasi berhasil dijaga dengan baik oleh team Ekonomi Jokowi. Jokowi  mampu menahan inflasi di bawah 4% selama 4 tahun berturut-turut. Realisasi inflasi pada 2015 tercatat di level 3,35%, lalu pada 2016 3,02%, 2017 3,61% dan 2018 ditargetkan 3,18%. Ini pertama kali dalam sejarah republik ini dimana inflasi kita dibawah 4%. Dampaknya sangat besar bagi rakyat. Ratusan triliun uang dipompa dari APBN ke publik lewat belanja dan investasi namun tidak berdampak harga melambung akibat hiperinflasi.  Artinya dampak buruk ekpansi fiskal tidak ada , bahkan justru semakin membuat ekonomi Indonesia mandiri dengan semakin besarnya porsi SBN rupiah.

Bagaimana dengan kesehatan menagement APBN? Apakah belanja APBN yang terus meningkat juga meningkatkan kebocoran APBN? Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan uang rakyat dari tahun ketahun semakin membaik. Pada tahun 2007 hanya 15 kementerian dan lembaga yang dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sementara pada 2017 ada 80 kementerian dan lembaga yang dapat WTP. Artinya tata kelola pertanggungjawaban uang rakyat semakin membaik. Jadi kalau ada orang bilang era Jokowi korupsi semakin meningkat , jelas itu HOAX. Index Persepsi korupsi ( CPI index ) semakin membaik yaitu dengan skor 37. Jauh lebih baik dari era sebelumnya dimana peringkat di ASEAN paling belakang dan kini kita peringkat ketiga di ASEAN.

Anda bisa  bayangkan, kata teman saya. Bagaimana hebatnya Jokowi. Dalam keadaan semua harga komoditas turun, dia malah bisa melakukan recovery ekonomi dan sekaligus mendongkrak penerimaan negara. Kalau uang berlebih ya semua orang bisa. Tetapi uang cekak namun tidak stuck bahkan bisa jumping keluar dari posisi cekak menjadi melimpah, ini yang tidak semua orang bisa. Ini yang saya maksud mengapa Jokowi bisa disebut CEO terbaik yang pernah ada, ujar teman. Tetapi menurut saya , Jokowi tepatnya adalah solution provider. Mengapa ? Secara tekhnis tidak sulit melakukan recovery. Tetapi mengapa presiden sebelumnya tidak bisa berbuat lebih baik dari Jokowi ? ini soal mindset. Cara berpikir! Itulah yang membedakan Jokowi dengan yang lain. Calon lain seperti pasangan PS-Sandi selalu selalu menghitung masalah yang ada dan membayangkan masalah yang belum ada. Sikap seperti ini akan membuat dia selalu jadi pecundang. Apapun yang dia usahakan tetap akan menjadikannya pecundang. Baik dari sisi spiritual maupun dari sisi sosial. Dia bukan penyelesai masalah, tapi bagian dari masalah itu sendiri. 

Sikap paranoid melekat erat kepada orang yang pesimistis. Banyak orang punya titel berlapis, punya harta berlebih dari warisan keluarga, namun akhirnya semua hilang dan dia meradang seumur hidup menyesali yang telah terjadi dan membayangkan hal buruk yang akan terjadi. Orang yang bernasib baik adalah orang yang mau menerima nasib buruk dan melewatinya dengan tegar! Ya… orang pesimistis melihat kesulitan dalam setiap peluang. Orang optimis melihat peluang di setiap ada kesulitan.  Optimism is the most important human trait, because it allows us to evolve our ideas, to improve our situation, and to hope for a better tomorrow. Dengarlah nasihat Ali Bin Abi Thalib ‘Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu, jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakan kepada Allah bawa kita punya masalah, tapi berkatalah kepada masalah bahwa kita punya Allah SWT, Yang Maha Segalanya.’

Wednesday, November 21, 2018

Kemakmuran Era Soeharto Vs Jokowi.


Program Prabowo Sandi salahnya satunya adalah swasembada pangan seperti era Soeharto. Diketahui, survei Indo Barometer yang dirilis Minggu (20/5/2018) menyebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil. Urutan kedua dan ketiga diikuti Soekarno yang dipilih 21,3 persen responden dan Joko Widodo dipilih 17,8 responden. Kalau kita merujuk pada hasil survey ini maka dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa masyarakat Indonesia terjebak dengan pemikiran pragamatis. Suka tidak suka, di era Soeharto kita kehilangan momentum 32 tahun untuk menjadi negara terbesar di Asia tenggara. Dan faktanya warisan Soeharto membuat kita kalah sama Malaysia dan lebih buruk dari Singapore yang tidak punya SDA hebat seperti kita.

Dulu era Soeharto saya masih ingat orang mendambakan “ zaman Normal” pada era kolonial. Walau terjajah namun kehidupan lebih tertip. Saya pribadi tidak bisa memahami itu. Tetapi generasi kakek saya punya pandangan seperti itu terhadap era Soeharto. Lantas mengapa publik sampai menilai Soeharto sebagai presiden yang berhasil? Menurut saya penyebabnya adalah kita ini memang bangsa pelupa dengan sejarah. Apalagi suasana di era sekarang nasipnya tidak lebih baik seperti era Soeharto. Atau merasa terancam dengan teroris dan merasa lebih aman di era Soeharto dimana teroris tidak ada ruang. Tetapi kita lupa di era Soeharto ulama tidak bebas pidato dan yang ngeyel di cekal hak politiknya. Kehidupan demokrasi di pasung. Beda sekali dengan era sekarang.

Atau karena harga barang naik dan subsidi konsumsi dikurangi maka berharap era Soeharto kembali dimana harga barang diatur negara lewat subsidi. Tapi kita lupa ketika era Soeharto harga minyak tinggi dan kita sebagai negara net eksportir minyak. Sekrang kita net impor minyak dan sumber minyak terus berkurang sementara kebutuhan terus meningkat. Ya hasil survey mengindikasikan bahwa masyarkat kita masyarkat pragamatis yang selalu ingin gampangan. Dan lupa sejarah , juga lupa bahwa hidup tidak boleh manja. Ketika ada tuntutan bangkit dari tidur panjang malah berbalik ingin tidur lagi tarik selimut. Sementara semakin tahun zaman bergerak kedepan dan kompitisi adalah keniscayaan. Perubahan tak bisa dihindari. Mari kita lihat data dibawah ini untuk lebih objectif menilai era Soeharto.

Harga beras tahun 1993 Rp.700/Kg. UMR rata rata nasional Rp. 24.000 perbulan. Atau kalau dikurskan dengan beras UMR adalah 34 Kg. Gimana era SBY ? era SBY upah UMR Jakarta Rp. 2,2 juta. Harga beras Rp. 8.000 atau sama dengan 275 kg. Era Jokowi UMR DKI Rp. 3.650.000. Harga beras Rp. 10.000/KG atau sama dengan 365 Kg Beras. Gimana kemampuan membeli barang sekunder di era Soeharto seperti TV? Itu sama dengan 27 bulan upah buruh. Jadi benar benar TV adalah produk tak terjangkau oleh kaum buruh. TV barang mewah sekali. Gimana dengan Motor ? Itu sama dengan upah selama 158 bulan atau kurang lebih 13 tahun. Artinya motor itu benar benar barang super mewah bagi kaum buruh die era Soeharto. Di era Jokowi motor itu hanya 3 bulan upah buruh. Harga BBM di era Jokowi itu setara dengan 400 liter BBM. Kalau ere Soeharto itu sama dengan 34 liter BBM. Padahal dulu era Soeharto kita net Exporter minyak engga seperti era sekarang kita net Import. Sementara TV di era Jokowi bukan lagi barang mewah. Harga TV hanya 20% upah buruh. 

Dengan perbandingan tersebut diatas maka jelas bahwa semakin waktu semakin makmur negeri ini. Semakin bergerak kedepan. Apalagi di era Jokowi dimana Purchasing power parity (PPP) terus meningkat. Apa itu PPP?. Kalau saya analogikan begini, anda punya penghasilan Rp. 3600.000. Upah sebesar itu sudah bisa sewa rumah, bayar angsuran motor dan TV. Tetapi pendapatan sebesar itu tidak akan bisa bertahan hidup satu bulan di Hong Kong. Karena sewa Apartement termurah saja di Hongkong sebesar HKD 3.000 per bulan atau Rp. 4800.000. Nah UMR Hong Kong adalah HKD 7,000 atau RP. 12.000.000. Itu dari segi PPP sama dengan upah di Indonesia sebesar Rp. 3,6 juta. Makanya upah TKI sebesar HKD 4,500 di Hong Kong itu, kalau di hitung atas dasar PPP masih dibawah UMR di Indonesia.  Masih belum jelas ? Baik saya ilustrasikan secara sederhana. Mungkin sebagian besar anda sudah tahu teori Mac Parity. Anda tahu harga Big Mag di Amerika serikat dijual dengan harga $ 5.06 pada tahun 2017. Sementara pada waktu yang sama di Indonesia dijual dengan harga Rp. 31.000. Apabila kita membagi harga Big Mac di Indonesia dengan Big Mac di Amerika Serikat maka kita akan mendapat angka 6,126. Nah bila di bandingkan dengan kurs mata uang pada kurs sekarang kita harus membeli 1 dolar seharga Rp. 14.790. Bila dikaitkan dengan kurs big mag tersebut, nilai rupiah 59 % terlalu rendah terhadap dolar Amerika. Atau seharusnya kurs dollar itu sama dengan Rp. 6126 per dolar. Itulah kondisi real kurs kita terhadap dollar AS. Artinya upah Rp. 3.600.000 di Indonesia atas  dasar PPP itu sama dengan Rp. 7 juta di AS. 

Seharusnya program Prabowo - Sandi bukannya membuat harga murah dengan subsidi tetapi bagaimana meningkatkan purchasing power  parity. Artinya pendapatan rakyat bisa menjangkau berapapun harga dipasar. Caranya ya kendalikan inflasi dengan baik, dan tingkatkan produktifitas agar terjadi persaingan dipasar untuk terciptanya harga pada titik keseimbangan yang tidak merugikan konsumen dan produsen. Bila awal Jokowi berkuasa GDP berdasarkan PPP adalah USD 1,285. Nah tahun 2017 GDP berdasarkan PPP mencapai USD 3,243. Artinya meningkat 2,5 kali lipat. Kalau dibandingkan tahun 1999 maka peningkatanya 5,3 kali lipat. Dahsyat kan!  Nikmat mana lagi yang kita dustakan kepada Jokowi? 

Sunday, November 18, 2018

Asing boleh 100%.



Ada teman di China dapat tawaran dari AS untuk men supply alat musik gitar. Marketnya besar dan berpeluang terus berkembang. Bahan baku gitar ini adalah kayu kapuk yang ringan. Kayu itu banyak di Indonesia, Vietnam dan Kamboja. Pada waktu itu dia berniat mendirikan pabrik mendekati bahan baku di Vietnam. Tetapi supply chain tidak tersedia. Di Kambodja juga sama. Di Indonesia supply chain tersedia namun terkendala batasan aturan Investasi asing yang tidak bisa menguasai saham 100% bagi perusahaan yang mengolah bahan baku SDA seperti Kayu. Mengapa dia butuh saham 100%? Karena investasi itu menggunakan kredit ekspor dari negaranya. Kalau saham tidak 100% dia tidak akan dapat kredit ekspor.

Kemudian dia memutuskan untuk membangun pabrik di China dengan bahan baku dari Indonesia. Tentu dengan pertimbangan ekonomi bahwa harga belinya sudah dipotong dengan biaya angkut. Bagi pengusaha indonesia yang mendapatkan kontrak ekspor kayu mentah ke china itu memang peluang bisnis yang bagus namun tidak memberikan laba yang significant. Laba sudah berkurang karena dipotong biaya logistik. Artinya SDA kita tidak punya nilai tambah yang berarti. Tidak memberikan dampak berganda atas tersedianya lapangan kerja. Tetapi dengan adanya kemudahan investasi asing sampai penguasaan saham 100% seperti sekarang ini, akan mendorong investor asing untuk invest bangun pabrik di Indonesia. Ini memberikan keuntungan bagi pemasok dalam negeri. Mereka dapat menjual langsung ke pabrikan tanpa harus dipotong biaya angkut.

Contoh lain adalah seperti pabrik Pharmasi. Semua tahu bahwa industri pharmasi itu tumbuh dan berkembang berkat kartel TNC. Tidak mungkin negara bisa melawannya. Satu satunya cara agar industri ini tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi adalah memberikan kemudahan izin pendirian pabrik sampai 100% penguasaan saham Asing. Dengan adanya pabrik berdiri maka angkatan kerja tersalurkan. Supply chain dalam negeri akan terbangun sebagai dampak dari multiplier effect ekonomi. Distribusi channel jadi pendek. Biaya logistik jadi rendah. Tentu harga jual jadi murah. Pada gilirannya rakyat sebagai konsumen yang di untungkan.

Jadi Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yang salah satunya mencakup relaksasi  adalah bertujuan efisiensi ekonomi nasional dan mendorong tumbuhnya industri dan manufaktur lewat FDI.  Apakah ini tidak nasionalisme ?  Kebijakan investasi asing yang full protected adalah paradigma konservatif secara hukum. Kebijakan hukum investasi yang berparadigma konservatif di Indonesia, berakhir pada akhir tahun 1966 pada saat Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum investasi baru pada tahun 1967 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Sejak itu regulasi PMA terus berkembang dari tahun ketahun. 

Paradigma kebijakan hukum investasi pada masa ini pada dasarnya berorientasi pada paradigma liberal yang memberikan uluran tangan bagi investasi dan investor asing, namun dengan prinsip  negara kesejahteraan. Artinya tidak dilihat darimana asalnya investasi itu berasal tetapi dilihat sejauh mana investasi itu memberikan kesejahteraan kepada rakyat lewat kontribusinya dalam hal  penyediaan angkatan kerja, pajak dan ketertiban lingkungan. Atasa dasar itulah negara tidak perlu memiliki semua tetapi mengendalikan semua lewat hukum dan UU untuk memastikan bahwa industri itu untuk kepentingan dalam negeri.  China, Malaysia, Thailand, Vietnam sudah lama menerapkan ini dengan menghapus DNI secara luas. Indonesia walau terlambat setidaknya sudah berani memulai dan ini dimasa depan mengharuskan siapapun harus berani bersaing. Pekerja maupun pengusaha harus punya daya saing. Suka tidak suka, inilah kado abad 21 era globalisasi semua aspek kehidupan. Sebuah perubahan yang akan melindas mereka yang tidak mau berubah…


Saturday, November 17, 2018

Jokowi jadi pemimpin ASIA PACIFIC

Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS yang juga mantan DIrektur CIA pada bulan agustus kemarin datang  ke Jakarta.  Kedatangan ini bukanlah hal biasa. Karena Mike datang khusus untuk menawarkan proposal Indo Pacific kepada Indonesia. Pada tahun 2017 pemerintahan Presiden Donald Trump memasukkan istilah Indo-Pasifik dalam agenda kebijakannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya membendung dominasi dan hegemoni Tiongkok di Kawasan Asia – Pasifik pun Hindia. Posisi Jokowi sebagai negarawan dan juga   pemimpin penentu dalam ASEAN, di uji untuk bersikap. Apakah Jokowi setuju ataukah menolak. Kalau setuju maka ini akan memancing sentimen negatif pihak Beijing kepada Jokowi. Apalagi hubungan antara China -Asean sudah di aktualkan dalam bentuk China-Asean Free Trader Area. Belum lagi program OBOR bagi China bukan hanya retorika.

Nah apa itu Indo Pacific ? Sebetulnya ini gagasan mempersatukan kawasan ASIA PACIFIC. Namun kata ASIA diubah jadi Indo. Perubahan ini bukan hanya dari segi istilah tetapi juga perubahan total dari segi teori dan praktek atas ASIA Pacific.  Indo-Pasifiksendiri adalah sebuah kawasan besar di dunia yang menyusuri pantai timur Afrika, termasuk negara-negara Teluk dan mencakup sebagian besar kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan berakhir di Hawaii. Dalam artikelnya berjudul Deepening the US-Indonesian Strategic Partnershipyang dimuat di The Diplomat, Direktur Senior Program Studi Keamanan Asia-Pasifik pada Center for a New American Security, Patrick M Cronin, mengatakan AS membutuhkan peran Indonesia untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan. Nah cerdas kan AS membuat Jokowi tersudut.

Pada waktu bersamaan China mulai kehilangan harapan dengan Jokowi atas program OBOR nya yang tak kunjung terealisir di Indonesia. Apalagi sejak kedatangan Mike ke Indonesia, China hopeless terhadap Jokowi. Bagi China Indonesia penting sekali. Mengapa ? Indonesia sebagai gerbang masuk Selat Malaka untuk hilir mudiknya kapal pengangkut dari Asia dan Eropa. Kebutuhan 60% pasokan energi Cina banyak berasal dari Iran, Arab Saudi dan Angola melalui Selat Malaka, Lombok dan Sunda. 60.000 kapal pengangkut energi Cina melewati perairan Indonesia setiap tahunnya dengan membawa setidaknya 25% barang perdagangan global. Jadi pahamkan, betapa strategisnya Indonesia bagi China. Makanya China akan lakukan apa saja agar hegemoninya terhadap Indonesia tercapai. Dan selama 4 tahun hubungan China Indonesia tidak ada kemajuan yang berarti.

Itulah sebabnya dengan terang terangan China merapat ke Prabowo. Pihak PKS dan PAN yang merupakan koalisi Gerindra berhasil meyakinkan Prabowo untuk berkiblat kepada China. Apalagi menjelang Pemilu. Tentu ini peluag bagi kubu Prabowo untuk mendapatkan dukungan logistik dari China. Sebulan setelah kedatangan Mike ke Indoensia, pada waktu acara ulang tahun kemerdekaan China di Kedutaan, Prabowo dengan tegas mengatakan respect nya terhadap China, yang dianggap sangat penting bagi Indonesia. Kerjasama yang ada harus ditingkatkan di masa depan. Ini sinyal bahwa Prabowo- Sandi bersama China. Jokowi paham manuver China itu. Dan tidak menampakan kecewa atas sikap china itu. Nah bagaimana sikap politik regional Jokowi atas pertarungan hegemoni antara AS dan China itu?

Kemarin dalam pertemuan ASEAN di Singapore. Jokowi membuat keputusan tegas atas Indo Pacific. Bahwa Indonesia setuju dengan porposal AS tetapi ASEAN harus leading dalam Indo Pacific. Mengapa ? karena Asean udah ada komitmen dengan China dalam kuridor China ASEAN ( China -ASEAN Free Trade Area), dengan Korea dalam kuridor Korea -ASEAN, dengan Jepang, dalam kuridor Jepang ASEAN. Komitmen yang sudah ada ini tidak boleh rusak karena adanya Indo Pacific.  Sementara AS inginkan Indo Pacific di pimpin oleh India, atau Jepang atau Australia.  Namun sikap Jokowi itu langsung di response positip oleh India, Jepang dan Australia. Artinya Indo Pacific yang menentukan adalah ASEAN dan itu adalah Indonesia sebagai pendiri dan sekaligus pemimpin Negara ASEAN. Mengapa India, Australia dan jepang mendukung Indonesia? karena mereka percaya kepada pribadi Jokowi. Inilah kemenangan Jokowi yang membuat AS dan China harus respect. Apa untungnya bagi Indonesia ? Apa yang terkadang tidak disadari oleh pemerintah dan masyarakat adalah kepentingan kolektif – kepentingan internasional – juga merupakan kepentingan nasional.” – Kofi Annan. Itu jelas menguntungkan Indonesia.

Karenanya AS dan China dalam posisi berharap peran Jokowi untuk menjadikan kawasan ASIA Pacific sebagai kawasan damai yang menghormati kesepakatan international. Artinya secara politik, Jokowi akan menentukan peta politik hubungan AS dan China kedepan khususnya mengenai ASIA Pacific. Arahnya sudah jelas “ perang tidak menghasilkan hal yang positip. Yang menang dan yang kalah sama ruginya. Tetapi kerjasama atas dasar cinta damai jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang untuk perdamaian dunia. Negara ASIA Pacific percaya kepada kepemimpinan Jokowi itu. AS merasa puas. Pada waktu bersamaan PD menyatakan sikap koalisinya terhadap pasangan Capres BOSAN. Tidak lagi sepenuhnya mendukung BOSAN. Dan China kembali percaya kepada Jokowi. Proyek kereta cepat yang sempat tertunda, kembali dikebut. Secara politik , Jokowi sudah menjadi pemimpin dunia, dan bukan kelasnya lagi untuk dibandingkan dengan Prabowo-Sandi. 




Tuesday, November 13, 2018

Kasus Keuangan di lingkaran Prabowo..


KIANI.
Kalau kita bicara PT. Kiani Kertas maka nama nama Bob Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto , terakhir tentunya rezim Soeharto, tidak dapat dipisahkan. Mengapa ini harus saya tulis? Karena ini satu contoh bagaimana keserakahan itu tidak pernah habis habisnya menciptakan masalah dan itu dilakukan oleh mereka yang terpelajar dan dekat dengan kekuasaan. Kiani Kertas (KK) adalah perusahaan yang memproduksi bubur kertas, kertas dan papan serat berkepadatan menengah (Medium Density Fiberboard/MDF). Pabrik ini berlokasi di Kalimantan.

PT. Kiani Kertas ( KK) didirikan sebagai bagian dari strategy pak Harto untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Agar tidak lagi diekspor mentah tapi diolah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi. Keputusan pembangunan pabrik dimulai tahun 1990, namun mulai dibangun tahun 1994. Untuk meningkatkan produksi bubur kertas dibutuhkan mesin-mesin baru. Untuk itu P.T. Kiani Kertas membutuhkan USD 930 juta atau atau kalau dikurs sekarang nilainya Rp 14 triliun. Hampir setengahnya, USD 410 juta US$ dibiayai oleh konsorsium bank, 4 diantaranya adalah BUMN dan 10 bank swasta. Lead Arranger adalah Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai Co-Arranger adalah Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Umum Nasional (BUN). Tidak itu saja, KK juga menerima USD 410 juta dana reboisasi dari Pemerintah Indonesia dengan skema utang. Untuk memungkinkan mendapat kredit negara, Suharto mengeluarkan Keppres 93/96 pada tanggal 10 Desember 1996. KK juga dapat tax holiday semala 10 tahun.  Itu semua terlaksana karena Bob Hasan adalah kroni Soeharto.

Tapi apa yang terjadi setelah proyek selesai dibangun? Pabrik itu tidak bisa mendapatkan bahan baku yang cukup. Mengapa ? PT. Kiani Lestari sebagai HTI yang diandalkan sebagai supply guarantee,  kapasitasnya dibawah kebutuhan KK. Tahun 2003 penyediaan kayu macet total dan KK menghentikan produksinya untuk jangka waktu setengah tahun karena kekurangan bahan baku. Sebelumnya  KK dan Kiani lestari sudah dalam kondisi  diserahkan oleh Bob Hasan kepada BPPN karena tak mampu bayar utang bank sebesar Rp. 49,3 Triliun. Anda bisa bayangkan proyek senilai  USD 930 juta tanpa perencanaan yang baik. Tentu motive nya bukan untuk bisnis tapi menjarah. 

Ketika Era Megawati sebagai Wapres, Taufik Kemas menugaskan Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) untuk mencarikan solusi atas masalah KK dan Kiani Lestari. Karena proyek ini dalam jangka panjang sangat strategis dan juga masalah utang yang harus diselesaikan agar negara tidak terlalu besar dirugikan. LBP menggandeng Hashim Djojohadikusumo untuk mengambil alih KK dan Kiani lestari.  Hashim menempatkan Prabowo sebagai orang yang terlibat secara tidak langsung dalam proses  pengambil alihan ini. Skema yang dipakai dalam pengambil alihan ini adalah LBO ( Leverage buyouts ) atau ambil alih perusahaan tidak  menggunakan uang sendiri tapi pakai uang bank.

Aksi yan dilakukan adalah mengambil alih hutang KK di BNI dengan menarik hutang dari Bank Mandiri. Aksi ini dilakukan atas nama P.T. Anugra Cipta Investa dengan menunjuk pemegang saham dan direktur nominee ( boneka). Setelah selesai proses LBO, PT Anugra Cipta Invstas melakukan trasfer right ke PT. Energi Nusantara yang tidak terlibat sama sekali secara hukum dalam aksi pengambil alihan. Rencananya KK dan Kiani akan di refinancing melalui pelepasan saham kepada pihak jepang. Yang sudah berminat ketika itu Marubeni dan Mitsubishi trading. Dari sini akan dapat  melunasi hutang ke Bank Mandiri dan juga untung besar dalam bentuk capital gain.

Yang jadi masalah transaksi LBO P.T. Anugra Cipta Investa dengan Bank Mandiri menggunakan collateral dalam bentuk SBLC dari BNP Paribas. Bank Mandiri tahu bahwa SBLC itu tidak bisa di cairkan. Itu hanya sebagai credit enhancement. Kalau SBLC itu dijadikan collateral utama maka  akan mempengarui rasio CAR dan 3L Bank Mandiri di BI. Makanya Bank Mandiri tidak menggunakan skema loan tapi hanya bertindak sebagai channeling bank melalui bank di Singapore. Artinya Bank Mandiri meng- transfer SBLC itu ke bank lain dan memberikan stop loss guarantee atas SBLC itu. Dengan demikian resiko ada pada Bank Mandiri bukan BNP Paribas sebagai bank penerbit. Sepintas transaksi ini aman dan tidak diketahui oleh BI. Aman bagi Mandiri karena setelah perusahaan diambil alih akan segera di jual ke jepan dan hasil penjualan itu untuk bayar hutang ke bank  di singapore.  Pejabat otoritas ketika itu hanya tahu bahwa Hashim dan Prabowo memang kaya raya.

Tapi apa yang terjadi kemudian ? Janji Kiani akan dijual kepada Jepang tidak dilaksanakan oleh Hashim. Ini sama saja meniupkan angin tornado ke Bank Mandiri yang teracam harus membayar hutang ke Bank di Singapore karena SBLC sebagai collateral dipastikan default akhir tahun. Ketika itu Dirut Kiani adalah LBP. Melihat situasi ini LBP sadar bahwa PS dan Hashim tidak komit. Dia mengundurkan diri sebagai Dirut. Benarlah, setahun kemudian, ada tagihan antar bank ke bank Mandiri dan BI menyatakan posisi transaksi antar bank itu adalah potential loss. BI langsung mendebit rekening Bank Mandiri di BI untuk melunasi komitmen ke bank di Singapore. Dampaknya Dirut Mandiri masuk penjara dan beberapa direksi diberhentikan. 

Nama Hashim dan Prabowo bersih dari hukum pidana atas kasus default itu. Karena yang melakukan perikatan hukum adalah PT. Anugra Cipta Investa dimana baik Hashim maunpun Prabowo tidak ada namanya di perusahaan itu. Mengapa PT. Energi Nusantara tidak melaksanakan skenario melepas saham ke jepang agar dapat bayar hutang PT. Anugra Cipta Investa dan menyelamatkan Bank Mandiri dari default dengan bank di singapore ? Kita tidak tahu. Yang jelas ada pihak jadi korban dan ada pihak yang berpesta dari transaksi ini.  Dan hebatnya walau belakangan Kiani menghadapi kesulitan likuiditas dan banyak PHK yang sempat demo karena belum dibayar pesangon, PT. Energi Nusantara sebagai pemilik Kiani bisa melepas sahamnya kepada JP Morgan & Co dan Mr. Lauw dari Singapur dengan nilai transaksi  200 juta US$ dan juga dapat tambahan untuk melunasi hutang pada bank. Siapapun otak dibalik transaksi ini memang hebat. Kaya raya tanpa keluar modal dengan mengorbankan pihak lain tanpa ada perasaan berdosa.

TPPI
Januari 2018 ada berita besar tentang Honggo Wendratno (HW) yang hilang begitu saja. Padahal tadinya dia aman saja di Singapore walau kasus dia termasuk mega skandal di era SBY, Gus Dur, Megawati , kemudian SBY. Ya sebabnya karena tidak ada perintah pengadilan memastikan dia tersangka. Saya ingin jelaskan kepada anda agar bisa objectif atas berita yang beredar. Setidaknya tidak menjadikan PS sebagai sasaran fitnah. Bagaimanapun soal bisnis. Prabowo bukan tipe pebisnis yang menguasai permainan canggih merampok negara. Dalam hal bisnis PS termasuk orang yang lugu. Nah siapa yang bermain itu?

Kasus seputar HW berkaitan dengan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Ceritanya begini. TPPI didirikan tahun 1995 Hashim Djojohadikusumo, bersama dengan Njoo Kok Kiong alias Al Njoo dan Honggo Wendratno, dengan komposisi saham: Hashim Djojohadikusumo 50% di TPPI, sisanya dimiliki oleh Al Njoo dan Honggo. TPPI ini mendirikan proyek pusat petrokimia yang dananya dari bank milik Hashim sendiri. Ketika terjadi kasus KLBI , Bank Hashim termasuk yang ditutup, dan Hashim harus bertanggung jawab. Tahun 1998 Hashim menyerahkan seluruh saham milik di TPPI kepada BPPN.

Kemudian Pemerintah membentuk Tuban Petro sebagai holding untuk membawahi 3 perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, yang salah satunya TPPI. Struktur saham TPPI menjadi Turban Petro (59%), Pertamina (15%) dan sisanya oleh kreditur asing. Di Tuban Petro Holding ada saham pemerintah sebesar 70% dan sisanya perwakilan pemilik lama, Honggo Wendratno. Tetapi hebatnya Hashim tidak begitu ikhlas assetnya diambil pemerintah. Makanya HW yang merupakan orang kepercayaannya di tempatkan di Tuban dengan menguasai sebagian kecil saham.Uang pembelian saham itu berasal dari utang kepada Bank Century yang akhirnya macet.

Hashim bertekad untuk membeli balik asset tersebut melalui BPPN, tapi pemerintah tak bersedia bernegoisasi dengan dirinya. Karena secara formal pemilik lama dilarang melakukan pembelian ulang. Tetapi HW yang telah ada didalam PT Tuban bersama pemerintah selalu menghambat setiap upaya konversi saham Tuban Petro atas TPPI. Karena HW berjanji akan melunasi hutang TPPI Rp 17,8 triliun termasuk Rp 6,6 triliun utang kepada Pertamina, Rp 1,54 triliun kepada Perusahan Pengelola Aset qq Menteri Keuangan, dan Rp 1, 35 triliun kepada BP Migas. Sehingga proses pengambil alihan TPPI tidak pernah settle.

Di era SBY, karena posisi HW ada di dalam Tuban holding yang bermitra dengan pemeritnah, dengan mudah dia mendapatkan kontrak Tahun 2009, SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Ini jelas melanggar procedure. Karena tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara.

Sebetulnya kontrak ini untuk kerjasama memproduksi BBM untuk dijual kepada Pertamina, tetapi PT TPPI mengolah menjadi LPG. Hasil penjualan tidak pernah disetor ke kas negara, tetapi dianggap sebagai pelunasan hutang TPPI kepada Pertamina dengan harga mark up. Hebat ya. Negara punya tagihan dibayar pakai barangnya sendiri dengan harga mark up. Selama 10 tahun, Pertamina sudah merugi 22 triliun. Itu karena kedekatan HW dengan Hatta Rajasa dan Murez, yang menempatkan Amir Sambodo, sebagai direktur Tuban Holding.

Sebetulnya HW orang baik. Dia tidak ahli soal pat -gulipat. Apalagi sampai mampu merekayasa utang dan ngemplang. Dia bukan tipe orang seperti itu. Yang jelas hutangnya di Bank Century tidak tersentuh hukum. Kasus seputar TPPI hanya dikenakan pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sulit dibuktikan karena kita belum punya UU pembuktian terbalik. Bertahun tahun dia aman saja tinggal di Singapore. Teman saya ketemu dia di Singapore, Gaya hidupnya sederhana. Engga keliatan dia sebagai buronan puluhan triliun. Kasus ini mencuat kembali tahun 2015 di era Jokowi tetapi hilang begitu saja prosesnya. Nah sekarang HW kabur tanpa diketahui dimana dia berada. Tahun ini tahun politik, yang tahu pasti kasus ini bukanlah HW. Tetapi the man behind the gun. Mungkinkah ? Yang jelas mereka yang berada diputaran TPPI ini adalah HW dan Hashim ,Hatta Rajasa dan Murez, Amir Sambodo, sebagai direktur Tuban Holding dan juga JK. 


*** 

Sunday, November 11, 2018

X File, Esemka, Freeport


X FILE
Ada dua kasus yang menjadi senjata ampuh menggempur kubu Jokowi. Satu kasus Novel Baswedan .Satu lagi kasus Hermansyah. Saya akan coba memberikan sudut pandang atas dua kasus ini. Saya berusaha melihat persoalan secara jernih. Kemudian silahkan anda menilai sendiri. Bahwa Novel Baswedan ( NB) adalah petugas hukum, Dia tadinya berkarir sebagai Polisi, yang kemudian di alih tugaskan ke KPK. Akhirnya dia memutuskan keluar dari Polisi untuk menjadi pegawai tetap KPK. Rekam jejaknya sebagai petugas KPK memang bagus. Dia bersama teamnya berhasil membongkar kasus besar di era SBY dan Jokowi. Namun akhirnya dia terkena penyerangan oleh orang yang tidak dikenal. Karenanya dia harus melalui perawatan medis cukup lama.

Saya tidak melihat peristiwa penganiayaan NB ini sebagai rekayasa pemerintah atau inteligent. Mengapa ? pertama , Pemerintah ( Polri) berjuang bagaimana mengamakan NB paska penganiayaan itu. NB mendapatkan perawatan terbaik di Singapore untuk memastikan dia bisa kembali sehat. Andaikan benar pemerintah terlibat tentu NB sudah dihabisi . Karena selalu ada kesempatan untuk itu. Tetapi sampai sehat NB tetap aman saja. Bahkan setelah pulih kesehatannya, NB dikembalikan ke KPK. Nah apapun dugaan dari NB terhadap pelaku penganiayaan terhadap dirinya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai KPK, dapat dia ungkapkan kepada Polisi. Tinggal tunjuk hidung aja. Polisi akan proses laporan itu. Toh Polisi punya hak menahan orang dalam waktu tertentu sampai proses penyelidikan selesai.

Tetapi mengapa NB tidak mau tunjuk hidung orang yang dia curigai itu? Apakah dia tidak bisa membuktikan fakta hukum atas orang yang dia curigai itu? Kemudian minta kekuatan dari Presiden untuk mengabaikan fakta hukum untuk menjadikan orang yang dicurigai itu sebagai tersangka. Ya engga mungkin itu dilakukan. itu sama saja dengan abuse of power. Rusak lah system negara kita. Hukum itu sebuah sistem yang harus dijaga dengan teguh oleh Presiden. Karenanya petugas KPK dibayar mahal oleh negara karena pekerjaan rumit dalam sistem yang ketat untuk memastikan setiap orang yang dicurigai punya fakta hukum untuk diseret sebagai tersangka. Jadi tidak bisa hanya curiga langsung tangkap. Itu dalam sistem negara Korea Utara bisa. Indonesia bukan korut.

Hermasyah, yang dikenal sebagai pembela HRS dalam kasus Chat mesum. Kehebatannya Hermasyah dikenal sebagai ahli IT yang bisa dengan tegas mengatakan chat mesum HRS itu falsu. Tetapi keahliannya di bidang IT tidak memenuhi syarat bagi Polisi untuk menjadikan dia saksi negara atas kasus HRS. Kemudian pada hari yang naas, Hermasyah di aniaya oleh orang yang bertikai denganya dijalan toll. Kembali orang menuduh bahwa penganiayaan itu rekayasa pemerintah yang tidak ingin ada saksi meringankan HRS. Padahal semua tersangka sudah ditangkap dan diadili dengan hukum sepantasnya. Sementara Hermasyah bisa diselematkan oleh team dokter sampai sembuh dan kembali normal.

Nah NB dan Hermasyah bukan Munir yang nyawanya hilang sehingga kasusnya jadi gelap. NB dan Hermasyah tetap hidup sampai sekarang. Mereka berhak mendapatkan keadilan. Mereka berhak melaporkan siapa saja yang mereka curigai sebagai aktor intelektual. Tentu dengan fakta hukum. Tetapi kalau hanya praduga saja, maka jangan salahkan hukum tidak bisa menegakan keadilan. Karena orang tidak dihukum atas dasar praduga. Bahkan sistem hukum kita menganut praduga tidak bersalah sampai ada keputusan tetap dari pengadilan.

Atas kasus mereka ini, saya tertarik kata teman saya yang berprofesi sebagai lawyer “ ada yang lupa bahwa NB dan Hermasyah itu manusia biasa. Bukan orang suci seperti malaikat. Di luar profesi mereka, tentu mereka juga punya kehidupan pribadi yang bisa saja ada yang tidak suka dengan mereka secara pribadi yang tidak ada kaitanya dengan profesinya. Karena itu mereka dianiaya. Tetapi masalah pribadi itu tertutup oleh prasangka buruk kepada Jokowi dan dimanfaatkan oleh oposisi mendiskriditkan Jokowi. Padahal semua tahu secara sistem Jokowi tidak bisa intervensi masalah hukum. Sekali jokowi intervesi hukum, maka credit rating kita akan jatuh dihadapan pasar. Kredibilitas kita jatuh. Karena dianggap sebagai negara diktator.

***

ESEMKA
Perjalanan panjang ESEMKA sampai dapat sertififikasi layak jalan itu tidak sebentar dan tidak pula mudah. Apalagi ESEMKA adalah pendatang baru dalam bisnis otomotif. Dulu pernah ada mobnas Timor. Walau diberi banyak fasilitas bea impor, kredit investasi, suku bungan rendah, nyatanya bangkrut sebelum berkembang. Mengapa ? karena pertama, faktor kompetisi yang ketat dengan merek yang sudah eksisting. Jelas pemain lama tidak ingin tersaingi oleh pendatang baru. Kedua. Mobnas itu butuh syarat yang ketat untuk memenuhi standar kepatuhan akan kelaikan jalan untuk dijual kepada publik. Ketiga, membutuhkan waktu yang lama dan modal besar untuk proses design, sertifikasi, dan pabrikasi. Atas dasar tiga hal itulah makanya tidak banyak pengusaha mau terlibat dalam mobnas. Mereka lebih nyaman impor atau asembling , kemudian jual. Tidak perlu lagi repot soal pabrikasi atau sertifikasi.

Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan Mobnas? Dalam industry otomotif yang dipatenkan adalah platform dan merek. Soal mesin ada beberapa pilihan. seperti mesin piston, mesin listrik, mesin hybrid. Beberapa merk mesin mempunyai karakteristik yang sama, yang berbeda hanyalah cover merk nya dan sistem control CU, EFI dan lainnya. Dengan membuat system kontrolnya sendiri maka sudah boleh memberi cover merek sendiri pada mesin walau mesin itu dipasok dari China, Jepang, Korea, Malaysia. Negara manapun selalu mengawali Mobnas begitu. Seperti China awalnya menggunakan tekhnologi Audi. GM. Malaysian menggunakan Mitsubishi untuk proton.

Dari design dan merek itu akan mendorong tumbuhnya bisnis Supllya Chain untuk mesin dan system control nya dan otomatis akan tumbuh ribuan supply chain spare part mesin. Maka hanya masalah waktu kita akan punya 100% kendaraan buatan Indonesia. Namun untuk itu butuh proses waktu yang tidak sebentar. Selagi pasar mendukung , bisnis akan menyesuaikan sendiri dengan kebijakan Negara. Pemerintah harus mempunyai visi kemandirian dibidang industry otomotif. Mengapa? karena industry otomotif itu sangat strategis. Ini bukan hanya berhubungan sarana mobilisasi orang tapi juga barang. Ketergantungan akan tekhnologi ini akan membuat Negara renta dalam segala hal, termasuk renta akan belanja devisa. Seharusnya yang mendapatkan fasilitas tarif itu adalah newcomer dalam program mobil nasional. Mengapa?

Setiap Industri mobil selalu awalnya mereka mengandalkan harga murah untuk menarik konsumen, seperti Jepang awal tahun 70an dan juga Korea awal tahun 80an, dan China awal tahun 90a. Harga murah itu karena Negara memberikan insentip berupa tariff pajak, subsidi bunga, kemudahan skema pembiayaan dan tentu proteksi pasar dimana pemerintah akan menjadi salah satu buyer melalui APBN. Dengan fasilitas ini diharapkan Mobnas akan berkembang sampai saatnya ia bisa bersaing bebas dipasar domestic maupun international. Esemka memang tidak seberuntung Mobnas sepeti Timor yang dapatkan fasilitas melimpah dari negara. Tidak seberuntug ASTRA yang sudah menguasai pasar dan distribusi dalam negeri. SDM yang berkualitas. Astra membangun Mobnas menggunakan akumulasi laba yang disisihkan dari bisnis agent otomotif dari luar negeri. Astra mendapat dukungan dari prinsipal world class dalam segala hal. Resiko gagal sangat kecil. Beda dengan mobnas lain pendatang baru seperti Esemka.

Dari segala keterbatasan ini Esemka tetap melaju dengan tekad kemandirian. Ditengah sikap skeptis sebagian publik terhadap obsesi hadirnya Mobnas Esemka, kita bisa melihat fakta kini bahwa kalau ada tekad akan selalu ada jalan. Setidaknya Esemka bisa menjadi inspirasi bagi hadirnya mobnas lain. Bahwa jalan kemandirian itu tidak mudah, dan pasti melelahkan ditengah kompetisi dan resiko yang pasti. Kalaulah ini dianggap proyek pencitraan Jokowi maka sudah dari sejak jadi presiden, jokowi keluarkan kebijakan yang menguntungkan Esemka dalam bentuk beragam fasilitas. Tetapi Jokowi tidak lakukan itu. Jokowi patuh mengiktui proses business as usual.


DIVESTASI FREEPORT
PT INALUM pada tanggal 8 november 2018 resmi menerbitkan Global Bond di  bursa London. Penggunaan dana hasil penjualan Global Bond ini adalah untuk pembayaran divestasi 51% Freeport Indonesia (PTFI) sebesar US$ 3,85 miliar. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penerbitan Global bond ini  dan bertindak sebagai Joint Global Coordinators (JGC) adalah BNP Paribas, Citi dan MUFG. Sedangkan perbankan sebagai Joint Book Runner (JBR) adalah BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, dan Standard Chartered.  Global Bond ini pun sudah mendapatkan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch Ratings. Jadi masuk investment grade bagi kalangan investor terbatas. Terbukti ketika masuk bursa London, langsung diserbu investor.

Global Bond itu terdiri dari empat seri. Seri pertama, USD 1 miliar, berjangka waktu 3 tahun dengan yield 5,5%. Seri kedua, USD 1,25 miliar dengan tenor lima tahun dan imbal hasil 6%. Ketiga, penerbitan US$ 1 miliar dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil 6,875%, serta keempat, penerbitan US$ 750 juta dengan tenor 30 tahun dan imbal hasil 7,375%. Posisi market ketika Global bond pertama kali diluncurkan adalah oversubcribe atau kelebihan permintaan, yakni mencapai US$ 4,1 miliar untuk tenor tiga tahun, US$ 5,5 miliar untuk tenor lima tahun, US$ 7,1 miliar untuk tenor 10 tahun, dan US$ 3,7 miliar untuk tenor 30 tahun. Benar benar exciting global Bond ini. Ini terbukti bahwa walau pasar uang lagi sepi namun dana selalu ada. Terutama ketika ada peluang bagus,maka uang mengalir begitu saja.

Dengan berhasilnya penjualan Global Bond oleh Pt. Inalum maka mungkin inilah transaksi Leverage buyouts (LBO) terbesar sepanjang sejarah di Indonesia atau mungkin masuk kelompok 100 terbesar didunia dalam 10 tahun belakangan ini. Sebagai informasi bahwa LBO adalah seni pengambil alihan ( akuisisi) perusahaan dengan menggunakan dana pinjaman. Pinjaman bisa melalui perbankan atau bisa melalui market. Pinjaman ini tidak ada jaminan dari Negara. Yang menjadi jaminan atas skema LBO ini adalah saham yang dibeli itu sendiri. Dalam settlement pinjaman ini yang terlibat adalah SPV (special propose vehicle ) atau semacam perusahaan cangkang yang non operative namun pemilik sahamnya adalah senior company yang tidak terikat dengan hutang. Jadi bagi Inalum, hutang dalam bentuk global bond ini adalah off balance sheet.

Keberhasilan Inalum melakukan aksi LBO ini dengan global Bond sebesar USD  3,85 miliar dan listed di Bursa London, adalah babak baru bagi BUMN untuk menjadi bisnis berskala dunia, yang bukan hanya jadi penonton financial market tetapi juga jadi player yang meramaikan bursa untuk mengakses financial resource dunia. Untuk mencapai sekelas Inalum ini belum ada BUMN di ASEAN yang mampu. Mengapa ? karena skema nya sophisticated way dan target nya juga kepada sophisticated investor. Jadi memang rumit . Dengan demikian strategi Jokowi dalam pembangunan dimana money follows program untuk proyek pembangunan dapat semakin solid dimasa akan datang. Terimakasih Pak Jokowi telah mengembalikan Freeport ke Indonesia dengan cara elegan.

Indonesia -Singapore

Ketika PT. ADARO yang dimiliki oleh Hashim sedang terlilit kredit macet. Sandiaga menawarkan diri sebagai konsultant untuk melakukan ...