Biarkan Bursa dengan logikanya sendiri.

 

Memang rakyat jelantah yang gaji dibawah Rp. 7 juta/bulan engga mungkin masuk pasar modal. Apalagi rakyat di pedesaan. Data investor di BEI  per 25 september 2024, ada 6.001.573 single investor identification (SID). Kalau dibagi dengan jumlah penduduk hanya 0,022%. Investor yang main di bursa itu termasuk komunitas elite. Mereka bukan hanya dituntut tersedianya  modal untuk berinvestasi, tetapi juga harus punya kekayaan literasi tentang stock market dan makro ekonomi. 

Arsitektur ekonomi terbuka itu terdiri dari Pasar modal, Pasar uang, Pasar komoditi. Ketiga pasar itu terhubung dengan pasar international, dan bekerja dengan standar keterbukaan yang ketat. Walau investor asing hanya 0,27% dari SID namun mereka menguasai 48,5% kepemilik saham yang beredar di bursa.  Artinya penguasa BEI adalah asing. Itu significant sekali. Mereka ini sangat ahli menilai dan menganalisa kondisi makro ekonomi kita dan tentu tidak mudah terpengaruh dengan retorika politik.

Berlaku hukum besi di Bursa. Kalau kinerja makro ekonomi buruk, kinerja emiten buruk, ya mereka sell down. IHSG jatuh. Tetapi kalau kinerja emiten bagus, fundamental ekonomi solid maka pasar modal akan menjadi financial resource bagi dunia usaha untuk melakukan ekpansi dan sekaligus alternatif investasi bagi mereka yang tidak berbisnis real untuk menikmati pertumbuhan dunia usaha lewat passive income. Inklusif keuangan terbuka lebar dengan lahirnya beragam produk investasi linked dengan bursa saham seperti reksadana, Repo  dan lain lain. 

Artinya semakin bergairah pasar modal, semakin sehat ekonomi negara. Sebaliknya semakin buruk Index Bursa semakin buruk perekonomian nasional. Memang tidak ada ekonomi negara yang terus stabil. Bahkan negara super power seperti AS. China dan Eropa tidak stabil. Dunia akan terus menghadapi imbalance akibat hukum demand and supply. Makanya pasar selalu volatile. Justru karena volatile itulah yang membuat peluang cuan terbuka lebar. Terutama bagi investor sophisticated.

Mengapa ? dengan sistem yang terbuka, tidak ada data yang bisa disembunyikan. Semua kemungkinan bisa dihitung dengan ekonomi quantitative. Akan selalu ada investor yang berani membeli masa depan pada harga hari ini yang jatuh.  Itu biasa saja.  YMP Prabowo pernah berkata bahwa, dirinya tampak tidak peduli jika IHSG terus turun karena dirinya pun tidak memiliki satu pun saham. Menurut saya ada benarnya. Biarkan pasar bekerja dengan logikanya sendiri. Jangan intervensi. Misal, Izin buyback saham tanpa RUPS, itu akan berdampak loss of market confidence.

Yang penting pemerintah focus aja memperbaiki makro ekonomi dan memperkokoh fundamental ekonomi dengan memperkecil defisit lewat peningkatan penerimaan pajak. Efisiensi total dengan menurunkan ICOR lewat efektifitas pemberantasan korupsi. Suka tidak suka, likuiditas APBN selama ini dibiayai dari utang dan itu karena kita menganut sistem ekonomi terbuka. Artinya kalau sampai sekarang Pemerintahan masih efektif, itu karena pasar masih trust. Jaga itu dengan baik… dengan jadikan IHSG sebagai acuan untuk berbenah,

Objektif menilai keadaan ekonomi.

 

Apa yang menarik dari AS? Sehingga begitu besar pengaruhnya dalam ekonomi Global. Jawabannya adalah sistem yang bertumpu kepada trust. Bukan sekedar trust tetapi trust yang didukung sistem transfaransi terkait data ekonomi yang down earth. Itu yang tidak dimilik oleh negara lain. Makanya kalau uang adalah  trust, sulit sekali untuk menggantikan USD sebagai mata uang global. Maklum negara lain memang belum sampai pada sistem demokrasi yang established dalam arti sesungguhnya.

Untuk mengetahui kondisi real ekonomi AS, ukuranya sederhana saja. Yaitu data statistic NonFarm Payroll, yang setiap bulan di update. Data ini tidak termasuk pegawai  Lembaga negara, pekerja informal seperti ART, pengusaha informal dan pegawai Yayasan nir laba. Dari data statistic ini bisa diketahui, berapa total upah yang dibayar kepada pekerja non pertanian. Prospek dan keadaan ekonomi nasional diukur dari ini. Maklum 80% kontribusi PDB  AS berasal dari  Pekerja non pertanian.

Nah kalau data Nonfarm payroll (NFP) itu meningkat. Artinya ekonomi tumbuh. Kalau tidak meningkat, artinya stagnant. Kalau turun, artinya ekonomi suram. Index Bursa saham dan uang ditentukan oleh data NFP. Keputusan yang dibuat soal investasi jadi rasional. Sesederhana itu cara AS merekam ekonominya dan dilaporkan kepada publik. Artinya kalau banyak PHK, bonus tidak diberikan, lowongan baru tidak ada, orang engga kaget. Kalau sebaliknya, orang juga biasa saja. Karena inline dengan data yang dilaporkan US Bureau of Labor Statistics (BLS). Kebijakan yang diambil juga normatif. Tidak perlu dipertanyakan kredibilitas nya.

Mengapa data makro ekonomi di Indonesia menimbulkan polemik?. Karena memang kita  tidak punya data statistic Nonfarm Payroll yang updating monthly. Pemerintah mengatakan jumlah lapangan kerja baru lebih besar daripada PHK. Dasarnya data PMI ( purchasing meneger Index )  masih ekspansif. Padahal data PMI tidak mencerminkan ekonomi secara keseluruhan. Karena sumbangan pekerja formal di Indonesia terhadap PDB hanya 42%. Beda dengan AS yang mencapai 80% dari PDB.

Suka tidak suka, dalam sistem politik yang terjebak dengan oligarki dan hukum tidak tegak yang dicirikan buruknya index korupsi serta index demokrasi yang cacat, data statistic dibuat rumit namun dengan mudah dibungkus retorika opini yang misleading. Apalagi bergantung hanya pada satu alat statistic. Misal kita lebih memilih data Gross Domestic Bruto  (PDB) daripada Economic Complexity Index (ECI) yang lebih rasional. PDB kita masuk 20 terbesar di dunia. Tetapi ECI kita berada pada ranking 73 dunia ( tahun 2022).

Jadi saya bisa paham kegundahan SMI saat melaporkan kinerja APBN kemarin. Data bulan januari dan februari dilaporkan bulan maret. Sebagai intelektual dan professional tekhnorat, SMI sangat paham situasi ekonomi Indonesia. Namun karena politik dia harus bicara disituasi yang mendung. Memberikan rasa optimis walau angin sakal terasa kencang menerpa. Namun itu tidak bisa mengubah realita. Kinerja buruk terutama defisit pada awal tahun. Padahal selama 3 tahun sebelumnya selalu surplus diawal tahun.

Mengapa ? karena sejak era Soeharto tidak terjadi transformasi ekonomi.  Masih bergantung kepada SDA. Rendah sekali diversikasi produk industry dan manufaktur. Makanya tanpa upaya membangun downstream industry SDA, sampai dengan tahun 2031 tidak mungkin Indonesia bisa mencapai pertumbuhan diatas 6%. Yang jadi masalah adalah pertumbuhan perlu investasi, nah darimana duitnya untuk investasi itu? Sementara Indonesia terjebak dengan defisit fiskal akibat kebijakan ekspansif APBN sebelumnya. Ya stuck di 5%, itupun kalau kelola utang prudent.

Tiru langkah Jokiwi tetapi perbaiki.

 

Teman saya berkata. Sebelumnya pemain pasar percaya kepada  ekonomi Indonesia karena ada peran negara langsung. Dan dari kebijakannya,  Jokowi membuka peluang permainan leverage itu. Pasar percaya. Likuiditas mendukung. Karena dia tidak menjadikan market sebagai politik untuk kepentingan golongan atau partai. Itu terjadi business as usual. Pure antara market dengan negara. Nah kalau PS, jadikan politik untuk cara menentukan pasar, ya sorry aja. Emang siapa elu.

***

Apa yang dikatakan teman itu bisa dipahami. Dan dalam konteks likuiditas, Jokowi menjadi satu satunya presiden yang punya tingkat kepercayaan sangat tinggi di pasar uang. Sehingga selama kekuasaannya dia mampu menarik pinjaman 3,5 kali lipat dari stok hutang 6 presiden sebelumnya. Ditengah banyak negara yang kontraksi pertumbuhannya, Indonesia masih mencatat growth 5%. Itu prestasi yang engga mudah. Dan Jokowi mampu melewati goncangan akibat kebijakan Tapering the fed. 

Kita boleh saja tidak setuju. Nyatanya setelah Jokowi tidak lagi menjabat, kini kita mengalami keterbatasan likuiditas. Berdampak buruk kepada pasar SBN, Saham dan Valas. Hukum pasar sedang bekerja. Walau issue negative terhadap resiko fiscal  seperti terpangkasnya rating Indonesia berdasarkan laporan Goldman Sachs. Namun itu bukan issue baru. Selama era Jokowi resiko fiscal memang udah tinggi. Namun pasar masih bisa menerima. Jadi masalahnya apa ? 

Menjawab pertanyaan ini kita harus pahami lanskap ekonomi global. Engga bisa dengan berdasarkan issue partial. Kita semua tahu bahwa pergerakan likuiditas pasar uang dan modal itu berasal dari idle fund orang super kaya. Idle fund itu diinvestasikan pada pasar obligasi negara dan AAA rate corporate bond. Juga di pasar modal untuk saham blue chip dan surat berharga emas. Asset itu ditempatkan di bank custodian yang dikelola oleh pemain hedge fund.

Pemain hedge fund tidak pegang uang tunai. Tapi pegang asset likuid. Artinya tanpa likuiditas tentu asset tersebut tidak bisa di-utilize untuk menggerakan pasar. Nah siapa yang bisa menciptakan skema likuiditas ? ya negara. Kan hanya negara yang bisa creating uang. Makanya pemain hedge fund yang terhubung dengan asset meneger kelas dunia seperti JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Black Rock dan lain ian selalu menanti adanya program stimulus negara. Mengapa ? itu stimulus uang panas. Printing money.

Jokowi smart membaca situasi global itu. Negara lain bisa, kenapa saya engga bisa. Kira kira beitu jalan pikirannya. Makanya dia lakukan monetization PDB lewat APBN ekspansif dan BI mendukungnya lewat pasar sekunder SBN. Otomatis PDB meningkat. Rasio utang jadi turun terhadap PDB. Tahun berikutnya bisa utang lebih besar lagi. Begitu seterusnya. Ekonomi tumbuh dan politik stabil.  Likuiditas mengalir deras dan membuat pemodal di pasar bisa cuan terus lewat volatilitas market.

Setelah Jokowi tidak lagi berkuasa. Prabowo tidak punya nyali melanjutkan monetization PDB. Karena dia tahu moral hazard yang ditimbulkan dari APBN ekspansif. Itu bisa dilihat dari tingginya ICOR. Defisit fiscal semakin melebar dan UU membatasi soal pagu utang terhadap PDB. Saat awal Jokowi berkuasa, dia mewarisi defisit primer dari SBY. Tapi Jokowi tetap jalan dengan monetization PDB. Ternyata setiap tahun PDB meningkat, dan resiko debt to GDP bisa dimitigasi dibawah pagu utang. Apa yang dia wariskan kepada Prabowo sekarang jauh lebih baik. 

Jalan yang ditempuh Prabowo adalah tidak monetize PDB tetapi sekuritisasi Asset BUMN. Lewat revisi UU BUMN dibentuklah BPI Danantara. Dengan Platform investment holding, Prabowo secara politik membelokan pasar SBN yang sudah established ke sekuritisasi Asset BUMN tanpa melibatkan negara ambil resiko secara langsung. Yang jadi masalah adalah BPI Danantara dinilai oleh pelaku pasar hanyalah private investment, bukan SWF dan bukan negara. Tidak eligible sebagai alat leverage untuk menggerakan likuiditas pasar. Ini soal trust.

Sementara itu kenaikan royalty untuk batubara dan emas, yang diharapkan meningkatkan penerimaan negara malah berdampak serius terhadap emiten Minerba di pasar modal. Sebelumnya kenaikan PPN terpaksa di-adjust hanya untuk barang mewah. Yang porsi penerimaannya rendah. Sementara kebutuhan APBN terutama mandatory spending berusaha digergaji oleh Menteri lewat program populis MSB dan pengadaan rumah murah serta pembentukan Koperasi Merah putih.

Itu bisa jadi penyebab tertundanya release APBN sejak januari sampai dengan maret. Ya karena Menkeu tidak melihat financial resource yang bisa menutupi defisit fiscal. Dan lagi kita menganut cash basic dalam akuntasi keuanga negara. Tanpa ada kepastian cashflow, engga bisa APBN di apply. Sementara Danatara yang digadang dagang sebagai financial resource malah disikapi negative oleh Pasar. 

Apa solusinya ? Tetap gunakan skema monetize PDB. Namun agar Yield SBN turun, imbangi dengan mengurangi defisit fiscal lewat efisiensi APBN. Tingkatkan tax ratio dengan perbaikan sistem perpajakan. Perbaiki birokrasi dan tatakelola keuangan negara. Political will untuk penegakan hukum agar indek korupsi membaik dan ICOR bisa ditekan. Yakinlah, langkah itu akan cepat menarik FDI, menggairahkan pasar modal dan pasar uang. Mengapa? Pemilik uang butuh landing site untuk leverage duitnya. Resource kita besar dan peluang terbentang luas..

Solusi membenahi BUMN.

 

.

Sebenarnya kalau BUMN merugi direksi nya tidak sepenuhnya salah. Mereka hanya menjalankan program dari pemerintah.  Dari awal PT. KAI sudah menolak Kereta Cepat karena alasan tidak feasible. Tapi setelah loan ditanda tangani oleh konsorsium proyek, resiko dialihkan kepada PT. KAI sebagai operator dan negara terlibat sebagai penjamin. Apa bisa direksi PT. KAI menolak? kan engga. Walau biaya proyek membengkak ( cost overrun) dan tanpa FS yang benar, sampai kapanpun PT KAI akan terus merugi bayar bunga namun itu harus direksi jalankan. 

Pertamina dapat penugasan dari pemerintah untuk menyediakan BBM dalam negeri. Padahal penugasan itu perlu financial resource. Dan pemerintah tidak sediakan. Mau tidak mau-tanpa bargain-Pertamina melibatkan pihak luar dari sejak pengadaan BBM sampai kepada logistic dan distribusi. Dari sinilah moral hazard terjadi. Markup angkutan, kilang dan logistic. Itu kata lain dari skema pembiayaan lack financial resource. Sudah pasti engga bisa berkembang. Walau market monopoli, tetap saja laba tidak worth it.

BUMN karya dapat penugasan membangun jalan Toll, Pelabuhan dan Bandara. Itu proyek non APBN atau PPP. Engga ada uang dari pemerintah. Mereka tidak punya bargain kepada financial resource atau investor institusi karena proyek sudah rente saat direncanakan. Ya mau engga mau, BUMN Karya cari solusi. Lagi lagi caranya berhutang secara konvensional. Karena struktur permodalan tidak sehat, ya jelas saja tidak efisien. Apalagi hampir semua BUMN karya bekerja overload. Pasti tidak bisa well organise. Makanya wajar bila semua merugi dan terjebak hutang gigantic.

Kalau diukur berdasarkan rasio ROA ( return on asset). Perbankan BUMN  dibandingkan dengan BCA atau Bank Asing, jelas Bank BUMN kalah jauh. Mengapa ? Begitu besar penugasan pemerintah. Ambil contoh aja. Restruktur utang Garuda Indonesia sebesar Rp. 16,4 triliun kepada Bank BUMN di reschedule 22 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Itu sama saja bailout bukan restruktur. Anggap Bank BUMN hanya sebagai kasir, bukan sebagai solution provider. Banyak lagi kasus penugasan pemerintah yang pada akhirnya merugikan bank BUMN. 

Apa yang saya paparkan diatas , secara sederhana bisa kita pahami bahwa BUMN merugi dan tidak efisien karena struktur bisnis tidak sehat. Dalam situasi ini BUMN dipaksa menciptakan laba. Itu kan mission impossible. Jangan jangan laba yang dilaporkan itu hanya window dressing. Buying time aja. Apapun upaya transformasi terhadap BUMN tidak akan jalan tanpa struktur bisnis yang kuat. Engga mungkin orang professional dan punya kompetensi tinggi mau jadi Direksi kecuali memang low class.

Nah karena kita tahu problem BUMN. Maka yang menjadi focus adalah bukan menyediakan modal. Tapi menyediakan akses kepada sumber daya keuangan. Dengan kondisi BUMN yang ada sekarang, sulit dapatkan sumber daya keuangan. Berapapun modal ditambah, pasti akan habis aja. Sama seperti menggarami laut.  Jadi langkah apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai pemegang saham?

Pertama. Pemerintah harus restruktur bisnis BUMN. Tidak lagi hanya profit oriented kejar setoran kepada APBN lewat PNBP. Tetapi focus kepada business model. Apa business model itu ? sesuai dengan amanah UUD 45 pasal 33. Tidak perlu masuk ke semua bidang. BUM focus kepada yang terkait dengan bumi, tanah, air dan udara saja. Tutup semua asing / swasta yang terlibat langsung dengan sumber daya yang empat itu.

Kedua. Kemudian, cluster jadi empat bidang usaha. Cluster 1, BUMN khusus terkait dengan SDA seperti Minerba, Oil and gas. Cluster 2, BUMN khusus kelola tanah. Perkebunan besar atau estate food. Cluster 3, PAM dan konservasi air di seluruh Indonesia di kelola BUMN.  Cluster 4. BUMN khusus kelola sumber daya frokuensi telp dan radio, internet. Di luar itu tidak perlu focus. Bila perlu BUMN yang nilai PSO ( public service obligation) nya dibawah 40% jual aja ke swasta.  Diatas 40% dikelola dengan standar BULP, yang resiko nya ditanggung APBN.

Ketiga. Dengan aturan yang tegas dan konsisten terhadap sumber daya empat itu, business model akan tercipta dengan sendirinya. Tidak sulit melibatkan swasta asing maupun local  secara tidak lansung dalam sinergi dan kolaborasi. Contoh, Pertamina menguasai SDA migas, itu akan menjadikan Pertamina lead terhadap business Migas. Otomatis investasi FDA/domestik dari adanya collaboration dan sinergi bidang jasa logisik, distribusi dan produksi akan menjadi bagian dari business model Pertamina. Siapa yang engga mau bisnis yang captive market.

Keempat. Harus pastikan kolaborasi dan sinergi itu terbangun atas dasar kemampuan mitra dalam hal  tekhnologi dan financial, bukan politik dan oligarki dari pemain rente. Yakinlah, selagi proses penentuan mitra itu transfarance dan akuntable, akan banyak key player raksasa yang mau bergabung dalam ekosistem bisnis model dari empat cluster BUMN itu. 

Kelima. Tentu dengan syarat BUMN perbankan harus di-merger jadi satu. Untuk apa banyak tapi loyo malah saling bersaing sesama mereka. Lebih baik satu tetapi kokoh dan lentur menghadapi kompetisi. Peran BUMN perbankan menyatu dalam business model yang empat tadi, perannya lebih sebagai supporting group saja. Misal bertindak sebagai boutique banking, investment banker, channeling fund agent  dan financial advisory.

Demikian saran saya apa yang harus dilakukan pemerintah guna menata kembali BUMN. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Apalagi dengan adanya BPI Danantara yang secara UU akan mudah melakukan restruktur BUMN dan sekaligus transformasi.  Lakukan dengan diawali review ulang kompetensi direksi yang ada. Pastikan sesuai dengan business model yang akan dibangun. Jauhkan menegement dari Partai dan pemerintah agar para direksi bisa bekerja secara profesional. Focus aja terlebih dahulu kepada program transformasi daripada sibuk ngakali cari duit lewat financial engineering terhadap sumber daya BUMN yang ada sekarang. 

Yakinlah, kalau program transformasi itu sukses, uang akan datang dengan sendirinya lewat ekosistem financial.  Memang tidak bisa instant. Perlu waktu berproses dan kerja keras. Engga apa. Walau tidak akan selesai di era Prabowo. Yang penting kita awali dengan niat baik dan focus, itu sudah memberikan hope kepada generasi mendatang. Bahwa kita sudah berjalan di track yang benar. 

Saya percaya YMP Prabowo punya semangat mengantarkan BUMN kita menjadi state capitalism berkelas dunia dan menjadi backbone negara melaksanakan visi dan misi state welfare. Semoga.

Benarkah Asset Danantara besar?

 

Kemarin Danantara telah resmi punya Dewan Eksekutif dan Dewan Pengawas. Jokowi masuk dalam daftar penasehat. Para mereka yang duduk di Danantara sumringah. Presiden sangat yakin bahwa Danantara adalah solusi utama untuk memacu pertumbuhan 8% yang jadi targetnya. Ya kita maklum. Dengan semakin sempitnya ruang fiscal karena defisit APBN, maka perlu dana diluar APBN. Harapan satu satunya ada pada BUMN.  

Skemanya sederhana saja dan sudah dipelajari di fakultas Ekonomi.  Bahwa dengan adanya neraca konsoldiasi semua BUMN ke dalam satu holding berdanama BPI-Danantara, itu akan lebih mudah  me-leverage asset untuk mengakses financial resource, baik lewat pasar uang maupun perbankan. Pertanyaannya adalah, apakah benar itu sebagai  solution ? Tentu pertanyaan itu terkait dengan sumber daya BUMN yang ada dalam Danantara.

Mari kita lihat data. Sampai dengan tahun 2024, total asset BUMN sebesar Rp. 10.950 trliun. Bagaimana dengan utang? Kan  asset itu tidak semua dari ekuitas. Dalam dokumen laporan neraca konsolidasi BUMN (25/9/2024), utang jangka pendek senilai Rp1.192,2 triliun, liabilitas spesifik lembaga keuangan Rp4.042,1 triliun, dan jangka panjang di posisi Rp1.722,9 triliun. Total jadi Rp 6.957,4 triliun. 

Dari data tersebut diatas, sumber daya BUMN yang digadang gadang sebesar Rp. 15000 triliun tidak benar. Net asset hanya sekitar Rp. 4000 trilun. Itupun asset setelah revaluasi, dan tidak termasuk dengan jatuhnya saham BUMN perbankan tahun ini. Tentu kalau di assessment risk management, value nya hanya 20% atau Rp. 800 triliun. Sementara tahun ini, diperlukan dana sebesar US$186 miliar, atau setara Rp2.920 triliun untuk bayar utang yang jatuh tempo dan beban bunga. Boncos kan.

Keadaan tersebut diatas cermin buruk nya pengelolaan BUMN pada era sebelumnya. Menurut data Kementerian Keuangan, selama periode 2014-2023, total PMN yang disuntikkan ke BUMN mencapai Rp401,37 triliun. Sedangkan dividen yang diterima negara sebesar Rp452,43 triliun. Setelah dikurangi PMN, negara hanya mendapatkan dividen bersih sebesar Rp51,06 triliun. Secara financial rasio itu sangat buruk kalau dibandingkan dengan total asset diatas Rp. 10.000 triliun. 

Mari bandingkan dengan BCA. Hanya dengan BCA saja, 159 BUMN kalah soal net dividen. Perhatikan. Pada periode yang sama atau 2014-2023, akumulasi laba BCA sebesar Rp280,92 triliun. Sedangkan dividen  yang dibagikan  BCA selama 10 tahun itu sebesar Rp129,94 triliun. 

Jadi sebenarnya, kalau mau disederhanakan, Danantara ini solusi mengatasi utang BUMN akibat kebijakan masa lalu. Alih alih menjadi solusi sumber daya negara mendapatkan dana pembangunan di luar APBN, malah justru BUMN sendiri berkubang dengan masalah tak ubahnya dengan APBN sendiri. Artinya program utama dari Danantara ini adalah memperbaiki neraca BUMN dan tentu kinerjanya harus diperbaiki juga. Itu tugas berat bagi pengurus Danantara. 

Please noted. Kalau kinerja BUMN sebagai unit bisnis di bawah Danantara tidak diperbaiki, jangan berharap akan bisa mengakses sumber daya keuangan. So, saran saya. Focuslah kepada restrukturisasi dan rasionalisasi secara menyeluruh. Selama proses itu hindari segala skema leverage yang too good to be true. Tidak ada yang mudah. Bisnis adalah akal sehat. Kalau engga, skema leverage itu akan mempercepat keruntuhan BUMN keseluruhan dan menciptakan skandal yang sangat mahal onkos recovery nya. Selamat berkerja kepada team Danantara.

#KaburAjaDulu...

 

Adanya tagar Kabur Aja Dulu. Seakan mengingatkan apa yang terjadi  pada 2003 di Venezuela. Eksodus rakyat ke luar negeri. Pada awalnya yang eksodus adalah tenaga kerja terampil dan anak muda. Mereka cerdas dan paham bahwa di negerinya yang korup, tidak ada masa depan. Setelah itu, benarlah. Keadaan ekonomi terus memburuk. Kehidupan ekonomi rakyat semakin sulit. Insecure life. Sepiring spaghety lebih mahal daripada harga pelacur. Akhirnya rakyat jelata yang tidak punya skill terpaksa eksodus juga. 

Mengapa ? Padahal Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Sekian decade Venezuela dianggap sebagai kehebatan ekonomi sejak minyak ditemukan tahun 1920. Saya punya teman di Caracas, Venezuela. Menurutnya presiden Hugo Chavez (1999-2013) dan Nicolas Maduro (2013-sekarang) menerapkan kebijakan ekonomi makro yang salah selama tahun 2000-an dan awal 2010-an ketika ekonomi Venezuela sedang berkembang pesat karena 'siklus super' komoditas global – periode berkepanjangan dengan harga gandum, logam, minyak, dan gas yang tinggi dan meningkat.

Pengeluaran pemerintah sangat pro-siklus ekspansif. Alih-alih menyimpan setidaknya sejumlah uang selama masa booming untuk risk manajemen saat sulit – seperti yang dilakukan Norwegia, Arab Saudi, dan hampir semua eksportir minyak lainnya – pemerintah Venezuela mengalami defisit fiskal dua digit saat ekonomi sedang booming. Pengeluaran pemerintah jauh melampaui pendapatan dari pajak dan pendapatan lainnya. Defisit ditutupi dengan obligasi. Sama seperti Indonesia saat ada windfall.

Venezuela juga semakin bergantung pada bank sentral untuk membiayai defisit nya, sebuah kebijakan moneter yang berbahaya. Dengan kata lain cetak uang.  Sama seperti Indonesia dengan semakin besarnya SBN dibeli oieh BI. Itu sama saja dengan memenggal pendapatan real publk lewat naiknya harga harga dan  tarif, yang ujungnya melemahnya daya beli masyarakat terutama kelas menengah dan rakyat miskin. Walau pemerintah meredamnya dengan subsidi dan bansos sebesar 10% dari PDB, justru semakin membuat fundamental ekonomi berderak. Kurs semakin melemah.

Pada saat yang sama, industri minyak Venezuala yang sangat penting kekurangan dana investasi dan dikelola dengan buruk karena para  direksi dan komisaris adalah bagian dari partai koalisi politik, bukan professional. Produksi minyak di ladang-ladang minyak mentah berkualitas tinggi yang dioperasikan oleh perusahaan minyak nasional, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), turun drastis. Semakin membuat rentan cadangan devisa, yang terpaksa memperkuatnya lewat hutang luar negeri. Ya sama seperti di Indonesia yang terlena kepada pendapatan sector SDA yang rendah DHE, terpaksa menambah hutang luar negeri.

Semua sumber daya tenaga kerja sector manufaktur consumer goods dan pertanian kesedot ke sector Migas. Akibatnya pertumbuhan sector Industri dan pertanian drop. Ketergantungan kepada Bansos dan subsidi sangat besar untuk meningkatkan konsumsi domestic. Ketergantungan kepada impor consumer goods sangat tinggi. Akibat gagal melakukan transformasi ekonomi dari SDA ke industry. Tidak ada kemandirian. Kami terjebak dengan budaya petrostate, kata Alina. Apa itu petrostat? 

Itu istilah informal yang digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan beberapa atribut yang saling terkait, yaitu pendapatan pemerintah sangat bergantung pada ekspor SDA, kekuatan ekonomi dan politik sangat terkonsentrasi pada minoritas elit, dan institusi politik lemah dan tidak bertanggung jawab, dan korupsi merajalela bekulindan dengan oligarki yang rakus. Civil society lumpuh. Kata Alina. Saya mengangguk dan termenung seperti Indonesia mungkin. 

Kalau negara lain bangkrut karena perang seperti di Irak, Lebanon, Liberia, Ukraina, Georgia, Moldova, dan Tajikistan. Namun ekonomi Venezuela runtuh di bawah satu pemerintahan selama masa damai. Standar hidup di Venezuela yang kaya minyak anjlok drastis hingga 74% antara tahun 2013 dan 2023. Ini adalah penurunan standar hidup terbesar kelima dalam sejarah ekonomi modern. Semua sudah terjadi, kata Alina. Penyesalan hanya nampak bagi rakyat yang selama ini setia mendukung elite penguasa. Namun tidak bagi elite Politik. 

Sementara kaum akademis dan Pers dibungkam. Pengkritik dikriminalisasi. Pemerintah bebas berbohong dan hipokrit lewat data yang absurd dan bias. Tahun 2023 katanya ekonomi tumbuh 5% dan diharapkan tahun 2025 meningkat 8%.  Namun faktanya inflasi masih diatas 100%. Ada 8 juta orang eksodus ke luar negeri.  Tahun 2023, hampir 1 juta orang Venezuela sudah jadi warga negara AS dan sisanya di negara Kawasan Amerika latin dan Karibia.

Tidak ada system pemerintahan yang sempurna. Namun semua negara punya spirit mempersatukan. Bahwa setiap warga negara berhak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti halnya UUD 45 pasal 27 ayat 2.  Ketika amanah konstitusi tidak dilaksanakan. Hope memudar. Justru Nasionalisme elite politik dan penguasa akan dipertanyakan oleh rakyat tertindas. Neocolonialisme terjadi. Yang keras melawan. Yang lemah menerima kalah. Yang cerdas ya eksodus.

Politik Anggaran Prabowo

Walau saya bukan pemilih Prabowo namun saya harus akui bahwa Prabowo itu cerdas. Cerdas dalam arti bukan licik. Tetapi cerdas yang didukung literasi yang cukup serta kemandirian membuat keputusan. Dia tahu bahwa sumber masalah negeri ini ada pada system birokrasi. Itu terkait dengan tatakelola yang feodalisme. Tidak meritokrasi. Sejak awal reformasi sampai era Jokowi, hal yang tidak pernah bisa dibenahi adalah birokrasi. Reformasi tidak menyentuh birokrasi dalam arti sesungguhnya.

Jarak antara politisi dan birokrasi itu memang jauh sekali. Apalagi kompetensi menteri dan Gubernur /bupati rendah. Jarak ini menimbulkan disparitas antara realisasi dan rencana. Misal, APBN itu adalah politik anggaran Pemerintah yang berkuasa. Para politisi di DPR yang merupakan wakil dari partai dan Dapil duduk bersama membahas agenda politk sesuai dengan visi nasional : UUD 45, Pancasila, NKRI. Nah oleh pemerintah pada level birokrasi diterjemahkan lewat narasi APBN ekspansif. Ya, karena sifatnya ekspansif tentu yang muncul adalah belanja macem macem.

Hashim Djoyohadikusumo, yang juga adik dari Prabowo mengatakan bahwa banyak anggaran negara yang tidak dibelanjakan untuk program strategis. Bahkan, dia menyebut banyak program yang 'konyol'. Apa yang dikatakan Hashim itu membuktikan bahwa birokrasi itu memang brengsek. Namun itu ditepis oleh birokrasi dengan ukuran kinerja Kementrian/ Lembaga/PEMDA dalam bentuk realisasi APBN. Semakin besar realisasi APBN/D semakin baik kinerja pemerintah.

Padahal sudah ada UU  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja (ABK).  Kemudian UU Nomor 1 Tahun 2022 juga memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di daerah. Yang tujuannya, meningkatkan kualitas belanja, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja. Mungkin hanya Ahok saat gubernur DKI menerapkan UU itu dengan konsisten. Namun dia dibenci oleh birokrasi DKI sendiri.

Prabowo  belajar dari pemerintahan sebelumnya. Di era SBY, narasinya adalah money follow function. Anggaran disesuaikan dengan fungsi dari Lembaga atau unit kerja. Tujuannya adalah efisiensi. Untuk memastikan waskat atas money follow function itu, SBY memberikan kuasa kepada Bangar DPR untuk membahas APBN sampai ke level 3 anggaran. Apa yang terjadi ? program kerja tidak jalan. Beberapa proyek malah mangkrak. Yang terjadi malah konspirasi antara Lembaga/kementrian dengan Bangar DPR. Terbukti beberapa Menteri, anggota DPR masuk bui. 

Era Jokowi, narasi money follow functon diubah menjadi Money follow program. Kinerja berdasarkan program prioritas. Nah karena sifatnya prioritas, perencanaannya menjadi semacam crash program. Kualitas perencanaan belanja sangat rendah. Ya, terkesan terburu buru seperti proyek Infrastruktur ekonomi, IKN, swasembanda pangan dan lain lain. Harus cepat diselesaikan dan diresmikan oleh president. Dari situasi inilah terjadi moral hazard. Itu bisa dilihat dari tinggi nya ICOR dan memburuknya indek korupsi. 

Prabowo membaca situasi itu semua. Tentu dia tidak mau menjadi bagian dari masalah dari presiden sebelumnya. Ya dia tidak mau terjebak dengan narasi money follow program atau money follow function. Dia gunakan narasi MSB sebagai anti tesis dari narasi tersebut. Dengar aja pidatonya di Brazil  “ 25% anak anak Indonesia kelaparan setiap hari”. Anak anak adalah symbol masa depan bangsa. Dia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu itu

Sebenarnya esensinya bukan MSB yang hendak dia capai. Tetapi readjustment budget yang pro rakyat miskin dan focus kepada perubahan mindset birokrat dari project based ke program based. Walau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memangkas anggaran belanja kementrian/Lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah. Itu tidak akan mengganggu fostur APBN yang sudah ditetapkan. Karena yang dikurangi adalah anggaran birokrasi. Ya intangible cost atau yang tidak terkait langsung dengan program itulah yang dipangkas seperti Alat tulis kantor, perjalanan dinas, biaya konsultan dan biaya studi dan lain lain.

Lebih Rp 300 triliun anggaran dipangkas atau sekitar 10% dari APBN. Kalau Menteri dan ketua Lembaga, Pemda masih terjebak dengan feodalisme, apalagi inginkan pencitraan. Ya pemotongan anggaran birokrasi itu sangat tidak nyaman. Karena engga ada lagi anggaran upacara atau seremonial untuk jadi media darling. Engga ada lagi anggaran buzzer. 

Tetapi kalau Birokrat  mau mengubah mindset nya menjadi meritokrasi, Indonesia akan bergerak maju kedepan. Itu bisa lihat contoh Argentina. Sekian decade terpuruk karena hutang dan hiperinflasi, Tapi hanya setahun dibawah Javier Milei, APBN bisa surplus, dari kontrasi ke growth. Semoga.